Integrasi Data Dalam Proses Layanan Publik Menuju Percepatan E-Government

Sari

Konsep e-government menuntut pemerintah memperbaiki dan mengevaluasi konsep layanan yang diterapkan dalam proses layanan publik. Standar E-Government menggambarkan bagaimana pemerintah memberikan pelayanan dan memberikan informasi kepada stakeholder eksternal dan internal. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat mengubah pola proses layanan publik dalam mengurangi korupsi, peningkatan transparansi, kenyamanan yang lebih besar, pendapatan yang lebih tinggi, dan biaya yang lebih rendah. Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi urgensi dan revitalisasi integrasi data dalam efektifitas dan efisiensi proses layanan publik dan dukungan pengambil kebijakan menuju percepatan penerapan e-government di daerah. Metode pengambilan data menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) terhadap responden sebagai petugas layanan publik yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur. Saling ketergantungan data antar SKPD dalam layanan publik menuntut pemerintah untuk menerapkan integrasi data. Proses integrasi diharapkan dapat meningkatkan efektifitas layanan dengan mengurangi volume entri data dalam proses layanan dan meningkatkan tingkat validitas data. Namun proses integrasi ini belum bisa berjalan dengan mulus karena masih kurangnya komitmen pemerintah dan intensitas komunikasi pengambil kebijakan dalam masalah ini dan berdampak pada rendahnya alokasi anggaran untuk peningkatan infrastruktur layanan publik berbasis teknologi informasi secara umum dan integrasi data secara khusus.